Fokusperistiwanews.com – MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat evaluasi terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan, menyusul masih tingginya jumlah penduduk miskin meskipun tren penurunannya terus menunjukkan perkembangan positif. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa menjadi salah satu langkah yang kembali ditekankan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 di Mataram, Kamis (5/11/2026). Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir bersama jajaran pimpinan daerah lainnya dalam kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam pertemuan itu, pemerintah provinsi menyoroti perkembangan indikator kemiskinan yang mengalami perbaikan selama satu tahun terakhir. Data BPS Provinsi NTB menunjukkan angka kemiskinan turun dari 11,78 persen pada Maret 2025 menjadi 11,17 persen pada Maret 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi jumlah penduduk, terjadi pengurangan sekitar 26 ribu orang, yakni dari 654,57 ribu menjadi 628,50 ribu jiwa. Kendati demikian, capaian tersebut belum mencerminkan selesainya persoalan kemiskinan di NTB.
Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa pemerintah masih perlu memperluas jangkauan intervensi agar masyarakat yang membutuhkan tidak terlewatkan dalam pelaksanaan program. Perbedaan kondisi geografis dan kesenjangan antardaerah juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Menurutnya, penduduk di kawasan perdesaan, wilayah terpencil, dan kelompok masyarakat rentan membutuhkan perhatian agar memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan taraf hidup.
Sorotan berikutnya diarahkan pada program Desa Berdaya. Indah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota menelusuri perkembangan pelaksanaan program tersebut, khususnya di desa-desa yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan.
Instruksi itu disampaikan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang tinggal sekitar dua bulan. Pemerintah daerah diharapkan segera mengetahui kendala yang terjadi sehingga pelaksanaan program dapat diperbaiki sebelum memasuki tahun berikutnya.
Tahun pertama Desa Berdaya juga menjadi periode penting untuk menguji sejauh mana program tersebut efektif dalam mendukung pengurangan kemiskinan. Hasil pelaksanaan perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pendekatan pemberdayaan yang diterapkan telah memberikan manfaat sesuai tujuan.
Tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah daerah, penanganan kemiskinan juga membutuhkan dukungan berbagai lembaga yang memiliki kapasitas dalam perencanaan, pendataan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, rakor tersebut menghadirkan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS Provinsi NTB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, serta Baznas.
Selain pemaparan materi, agenda pertemuan dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran praktik baik. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh ruang untuk membahas pengalaman serta berbagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam menangani persoalan kemiskinan di wilayah masing-masing.
Mengangkat tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”, rakor ini menempatkan koordinasi antarpemerintah sebagai bagian penting dalam memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui kehadiran Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya dalam forum tersebut menjadi bagian dari koordinasi daerah untuk menyelaraskan langkah penanganan kemiskinan dengan kebijakan tingkat provinsi. Harapannya, program yang dijalankan tidak hanya menghasilkan capaian secara statistik, tetapi juga mendorong perubahan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat.(red)
Komentar