Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjawab persoalan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur, pertanian, perlindungan sosial, hingga lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Al Muttaqin, Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur, Kamis (3/9/2026).
Peringatan Maulid yang mengusung tema “Menghidupkan Teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Zaman yang Penuh dengan Ujian” itu dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah serta warga setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan masyarakat, Haerul menyinggung pentingnya menjaga ingatan kolektif mengenai perjalanan sejarah Lombok Timur. Ia menilai pemahaman terhadap sejarah daerah perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda mengetahui proses terbentuknya daerah sekaligus memiliki kepedulian terhadap pembangunan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Lombok Timur menyatakan akan mulai menggelar peringatan Hari Jadi Lombok Timur pada 2026.
Pembahasan kemudian berlanjut pada kebutuhan masyarakat yang bersifat praktis, salah satunya kondisi jalan. Haerul mengakui masih ada beberapa ruas jalan di Kecamatan Sikur yang belum memperoleh penanganan.
Pemerintah daerah menargetkan sejumlah ruas tersebut masuk dalam pekerjaan pada 2027. Desa Tetebatu termasuk wilayah yang disebut akan mendapatkan penanganan infrastruktur jalan.
“Insyaallah tahun 2027 akan kita kerjakan. Insyaallah untuk Tetebatu juga akan dikerjakan pada tahun 2027,” ujar Haerul.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan jalan tidak hanya menyangkut kenyamanan perjalanan. Infrastruktur yang baik juga berkaitan dengan kelancaran roda perekonomian, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.
Haerul menilai akses distribusi yang lancar diperlukan agar hasil pertanian dapat segera dibawa dari sentra produksi menuju pasar. Namun, persoalan petani tidak berhenti pada infrastruktur.
Ia juga menaruh perhatian terhadap potensi anjloknya harga komoditas ketika musim panen raya tiba. Menurutnya, peningkatan produksi semestinya memberikan keuntungan bagi petani, bukan justru membuat mereka kehilangan nilai jual hasil panen.
Untuk mencegah praktik yang merugikan, pemerintah mendorong pengawasan bersama terhadap perdagangan komoditas. Unsur TNI dan Polri juga dilibatkan dalam menjaga stabilitas harga, termasuk pada komoditas jagung dan gabah.
“Jangan sampai ketika panen raya, hasil produksi banyak tetapi tidak ada harganya. Jangan sampai ada tengkulak atau pengusaha nakal yang memanfaatkan informasi untuk kemudian merusak harga,” tegasnya.
Di luar sektor ekonomi, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemkab Lombok Timur tetap berkomitmen membantu pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
Perhatian serupa diberikan kepada guru ngaji dan marbut melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini memiliki peran penting dalam pelayanan keagamaan.
Dalam urusan pemerintahan, Haerul meminta seluruh aparatur tidak melupakan tugas utama sebagai pelayan publik. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat dan responsif serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Sejumlah proyek fasilitas umum juga masuk dalam rencana pembangunan. Pemkab Lombok Timur menyiapkan pemasangan lampu pada sekitar 8.000 titik. Selain itu, pemerintah daerah merancang pembangunan gedung Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) atau gedung serbaguna dengan anggaran sekitar Rp30 miliar.
Sementara dalam menangani persoalan persampahan, Lombok Timur mendapat dukungan melalui Local Service Delivery Program (LSDP) yang didukung Bank Dunia. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Haerul menegaskan keberhasilan seluruh agenda pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengawal program, menjaga fasilitas yang telah dibangun dan memastikan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan sekaligus membawa manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan warga Lombok Timur.(red)
Komentar