Fokusperistiwanews.com – JAKARTA — Pengelolaan hubungan antara pers dan lembaga legislatif menjadi bahan pembelajaran bagi rombongan wartawan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam kunjungan ke Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu hingga Jumat (21–23 Oktober 2026).
Melalui agenda studi komparasi tersebut, para jurnalis berupaya memperdalam pemahaman tentang mekanisme peliputan, koordinasi kemitraan media, serta penyampaian informasi kelembagaan kepada masyarakat.
Kunjungan yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur itu turut membuka ruang dialog mengenai praktik hubungan media di lingkungan parlemen. Para peserta menggali sejumlah informasi yang dinilai relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas jurnalistik di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu pembahasan muncul ketika Sarwin, perwakilan wartawan Lombok Timur, menanyakan bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta mengelola kerja sama dengan media yang melakukan peliputan di lingkungan lembaga legislatif tersebut.
Pertanyaan itu dijawab oleh Staf Protokol Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mardiana, saat diskusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menjelaskan bahwa kegiatan peliputan tetap berlangsung dan koordinasi terkait kerja sama media dilakukan dengan melibatkan organisasi pers.
“Peliputan media di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tetap ada. Begitu juga skema kerja sama dengan media. Ada organisasi media yang mengoordinasikan semuanya,” ujar Mardiana.
Keterangan tersebut menjadi salah satu referensi bagi peserta untuk memahami bagaimana koordinasi antara unsur sekretariat dan organisasi media dijalankan. Model tersebut kemudian dapat dipelajari sebagai bahan perbandingan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pengelolaan informasi di Lombok Timur.
Studi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang terarah dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai kegiatan DPRD. Akses informasi yang baik dapat membantu jurnalis menjalankan tugas peliputan sekaligus memudahkan masyarakat mengetahui aktivitas lembaga perwakilan rakyat.
Bagi insan pers, hubungan dengan lembaga publik perlu tetap berjalan seiring dengan penerapan prinsip independensi, akurasi, dan keberimbangan pemberitaan. Kemitraan dalam aspek komunikasi dan publikasi tidak menghilangkan tanggung jawab media untuk menyajikan informasi secara profesional kepada masyarakat.
Dari kunjungan tersebut, para wartawan Lombok Timur diharapkan mendapatkan tambahan wawasan mengenai tata kelola komunikasi kelembagaan dan koordinasi media. Pengetahuan itu dapat menjadi bekal untuk mendorong penyajian informasi yang lebih berkualitas serta mendukung keterbukaan informasi publik di daerah.(red)
Komentar