Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR – Pelibatan masyarakat dan sektor nonpemerintah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mempercepat penanganan stunting. Melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), pemerintah berupaya membangun sistem dukungan yang menghubungkan keluarga rentan dengan berbagai pihak yang siap membantu.
Upaya tersebut diperkuat melalui Sarasehan Kemitraan GENTING bersama mitra pentahelix yang berlangsung di Selong, Kamis (22/10/2026). Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, membuka kegiatan yang sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada lembaga orang tua asuh serta penghargaan dari BKKBN pusat kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Dalam forum tersebut, Edwin menekankan pentingnya menjadikan penanganan stunting sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan dunia usaha, akademisi, media, lembaga sosial, dan masyarakat agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan secara lebih efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama jajaran terkait telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan penanganan stunting di Lombok Timur. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dirilis Kominfo Provinsi NTB, prevalensi stunting pada 2025 tercatat 22,4 persen. Data Dinas Kesehatan per Agustus 2026 menunjukkan angka tersebut turun menjadi 18,4 persen.
Edwin menyebut capaian itu perlu dijaga melalui intervensi yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai lembaga, termasuk Baznas Lombok Timur, dinilai membantu memperkuat penanganan keluarga rawan stunting. Ia menyampaikan bahwa Baznas mengalokasikan dana sekitar Rp16 miliar hingga Rp18 miliar per tahun bagi keluarga rawan stunting di tiga desa.
Selain dukungan pendanaan, perhatian terhadap pencegahan stunting juga terlihat dari capaian Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra. Desa tersebut berhasil masuk tiga besar nominasi desa berkinerja baik tingkat nasional Regional II tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Desa. Konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting menjadi salah satu unsur penilaian.
Kendati menunjukkan perkembangan positif, Edwin mengingatkan bahwa penanganan stunting di Lombok Timur masih membutuhkan dukungan yang lebih kuat. Jumlah penduduk yang besar serta sekitar 15.800 kepala keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan intervensi.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan Lombok Timur. Menurutnya, penguatan dukungan diperlukan agar program perbaikan gizi dan penanganan keluarga rentan dapat berjalan lebih optimal, termasuk melalui kolaborasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Harapannya Pemerintah Provinsi dan Pusat betul-betul memberikan perhatian terhadap Lombok Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Yuni Hastutiningsih, mengapresiasi kinerja Lombok Timur yang meraih peringkat pertama Regional II dalam pelaksanaan Pekan GENTING Tahun 2026.
Ia menilai keberhasilan tersebut ditopang oleh partisipasi aktif organisasi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan. Proses pendataan serta verifikasi keluarga sasaran yang dilakukan pemerintah daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (SIGENTING) juga dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Yuni mendorong agar keberhasilan pendataan tersebut diikuti dengan penguatan koordinasi hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat. Salah satu langkah yang disarankan ialah membentuk Tim Pengendali GENTING (TPG) di tingkat kecamatan dan desa.
Melalui tim tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah menghimpun dukungan dari mitra, memetakan kebutuhan keluarga, serta mengoordinasikan bantuan agar sesuai dengan sasaran. Pemerintah desa dinilai mempunyai peran strategis karena memiliki kedekatan langsung dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Muksin, mengatakan koordinasi pelaksanaan GENTING bersama Dinas Kesehatan, Bappeda, dan sejumlah pihak terkait telah berlangsung dengan baik.
Ia menyebut penurunan prevalensi stunting sebesar empat poin persentase dalam periode 2025–2026 berdasarkan data e-PPGBM merupakan perkembangan yang perlu dipertahankan. Menurutnya, keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen bersama dan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam menjalankan intervensi.
Sarasehan tersebut turut dihadiri perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi NTB, mitra orang tua asuh, calon orang tua asuh dari unsur pentahelix, perwakilan BUMN dan BUMD, akademisi, pengusaha, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga, serta kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Melalui penguatan kemitraan GENTING, Lombok Timur berupaya memperluas sumber daya untuk mendukung keluarga berisiko stunting sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan keterlibatan pemerintah hingga tingkat desa dan dukungan berbagai mitra, upaya pencegahan diharapkan semakin terarah dan berkelanjutan.(red)
Komentar