Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR – Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, diharapkan menjadi titik awal transformasi ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah ingin kawasan tersebut berkembang sebagai pusat kegiatan perikanan yang mampu meningkatkan nilai jual hasil laut sekaligus membuka peluang usaha bagi warga.
Harapan itu disampaikan dalam kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan yang berlangsung pada Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik yang mewakili Bupati serta Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Ridwan Mulyana.
Di hadapan masyarakat, Juaini menekankan bahwa keberadaan infrastruktur KNMP harus diikuti dengan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, fasilitas yang telah disiapkan pemerintah akan kehilangan manfaat apabila tidak dikelola secara maksimal oleh masyarakat penerima program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia melihat Ekas Buana memiliki peluang untuk mengembangkan usaha berbasis hasil laut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengubah pola penjualan hasil tangkapan dari komoditas mentah menjadi produk olahan dengan kualitas, kemasan, dan identitas merek yang lebih baik.
Juaini menjelaskan, keterbatasan aset, akses permodalan, serta minimnya kunjungan ke kawasan pesisir merupakan tiga persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mengurangi kemiskinan masyarakat nelayan.
Melalui KNMP, pemerintah setidaknya telah menyediakan fasilitas yang dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan kegiatan usaha. Selanjutnya, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan sarana tersebut untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan.
Menurut Juaini, peningkatan pendapatan tidak selalu harus ditempuh dengan menambah jumlah tangkapan. Pengolahan dan pemasaran yang tepat dapat membuat hasil laut memiliki nilai jual lebih tinggi, bahkan berpotensi mencapai dua kali lipat.
Untuk mendukung hal itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berencana memperbanyak kegiatan di kawasan Ekas Buana. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan sekaligus menciptakan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan masyarakat setempat.
Ia juga meminta warga menjaga fasilitas yang telah dibangun dan mengembangkan usaha secara bertahap. Keberhasilan KNMP, menurutnya, membutuhkan komitmen bersama antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah.
Sementara itu, Ridwan Mulyana menyampaikan bahwa penguatan ekonomi masyarakat pesisir merupakan bagian penting dari kebijakan nasional sektor kelautan dan perikanan. Dalam sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dibacakannya, ia mengingatkan bahwa kekayaan laut Indonesia harus dikelola secara bijaksana agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengganggu kelestarian ekosistem.
KKP saat ini mengarahkan enam program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi biru. Keenam program tersebut meliputi modernisasi kapal ikan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, tambak udang terintegrasi, budi daya ikan darat tematik, revitalisasi tambak Pantura, serta pengembangan kawasan sentra industri garam nasional.
Dalam program KNMP, pemerintah menargetkan 100 kawasan beroperasi di seluruh Indonesia sepanjang 2026. Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh enam lokasi pengembangan, termasuk kawasan Ekas Buana di Lombok Timur.
KKP menilai pembangunan kawasan nelayan harus memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar penyediaan bangunan fisik. Keberadaan fasilitas perlu mampu menggerakkan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan, terutama berkaitan dengan ketersediaan lahan. Persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi KKP untuk menyempurnakan persiapan pembangunan pada 2027 sehingga setiap lokasi memiliki kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah dan pengelola KNMP juga diminta memperhatikan ketepatan penyaluran bantuan serta pemeliharaan fasilitas. Penanganan persoalan nelayan harus dilakukan secara cepat, sementara pemanfaatan sumber daya laut tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, pemerintah turut menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat perikanan Lombok Timur. Sebanyak 100 nelayan memperoleh premi asuransi, sementara 200 paket perbekalan atau sembako dan satu ton bibit rumput laut juga diserahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pesisir.
Selain itu, diberikan Sertifikat Pengolahan Hasil Perikanan untuk wilayah Ekas Buana, Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), serta fasilitas Poskastras.
Pemberian bantuan dan sertifikasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap perlindungan nelayan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaannya juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendengar aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara langsung.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan telekonferensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dari kawasan KNMP Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Pemerintah berharap pengembangan KNMP Ekas Buana dapat menjadi contoh pengelolaan kawasan pesisir yang produktif. Dengan keterlibatan masyarakat dan dukungan lintas pemerintahan, kawasan tersebut diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga nelayan di Lombok Timur.(red)
Komentar