Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR — Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Lombok Timur kini memiliki kepengurusan baru untuk lima tahun ke depan. Sebanyak 38 pengurus DPC IWAPI periode 2026–2031 dikukuhkan dalam acara yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Senin (7/9/2026).
Kehadiran jajaran baru tersebut diharapkan membawa warna berbeda bagi perkembangan kewirausahaan perempuan di Lombok Timur. Organisasi tidak hanya dituntut memperkuat bisnis para anggotanya, tetapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menilai IWAPI memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengapresiasi para anggota IWAPI yang memilih jalur usaha dan membangun kemandirian melalui kegiatan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Haerul, semangat kewirausahaan tersebut harus terus dikembangkan agar menghasilkan dampak yang lebih besar. Pengusaha perempuan diharapkan mampu memperluas usaha sekaligus menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar.
Ia juga menaruh perhatian pada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Lombok Timur. Berbagai komoditas dan potensi daerah dinilai dapat menjadi bahan dasar pengembangan usaha baru apabila dikelola dengan inovasi dan strategi bisnis yang tepat.
Haerul mendorong IWAPI mengambil peran dalam mengolah potensi tersebut menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Pengembangan industri olahan dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.
Selain berbicara mengenai potensi daerah, Bupati mengingatkan pentingnya kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dunia usaha saat ini bergerak semakin cepat sehingga pemanfaatan platform digital, termasuk untuk pemasaran, menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.
Ia menilai hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha harus terus dibangun. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar berbagai program ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
Haerul pun berharap agenda kepengurusan IWAPI selama periode 2026–2031 tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal organisasi. Program yang dirancang harus mampu menyentuh kebutuhan masyarakat serta membuka kesempatan ekonomi bagi lebih banyak orang.
Sementara itu, Ketua DPC IWAPI Lombok Timur Ny. Hj. Sri Mahyu Wardhani menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah kepemimpinan bersama seluruh pengurus. Ia menilai periode baru menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi perempuan dalam dunia usaha.
Sri Mahyu mengatakan IWAPI akan terus mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung perempuan untuk berani memulai bisnis. Menurutnya, pengalaman dan latar belakang usaha yang berbeda justru dapat menjadi kekuatan apabila disatukan dalam sebuah jaringan.
Ia juga menegaskan bahwa IWAPI tidak hanya menjadi rumah bagi pengusaha yang telah berkembang. Perempuan yang masih berada pada tahap merintis usaha juga diharapkan mendapatkan ruang untuk belajar, membangun relasi, dan meningkatkan kemampuan.
Dalam menjalankan kegiatan usaha, Sri Mahyu mengingatkan anggota agar tetap mampu menjaga keseimbangan dengan kehidupan keluarga. Menurutnya, peran perempuan dalam dunia bisnis dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab di lingkungan keluarga.
Untuk memperkuat sektor UMKM, kepengurusan baru IWAPI juga menilai sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi kebutuhan penting. Kerja sama lintas sektor diyakini dapat membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang pengembangan usaha.
Dengan dikukuhkannya 38 pengurus tersebut, IWAPI Lombok Timur memasuki periode baru dengan target memperluas kontribusi perempuan dalam perekonomian daerah. Tantangannya kini adalah mengubah potensi, jaringan, dan gagasan yang dimiliki organisasi menjadi program nyata yang mampu menggerakkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur, jajaran Forkopimda, kepala OPD, BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan BUMN dan BUMD, serta sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan se-Lombok Timur.(red)
Komentar