Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR — Persoalan ketidaktepatan data desil di Kabupaten Lombok Timur mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Keluhan yang muncul dari masyarakat mendorong Pemkab Lombok Timur memperkuat mekanisme pemutakhiran data melalui Perlinsos Digital.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengatakan proses perbaikan data perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar dengan lebih tepat.
Menurutnya, tantangan tersebut tidak sederhana lantaran Lombok Timur memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,47 juta jiwa. Besarnya populasi membuat kebutuhan terhadap validasi data semakin tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau jumlah penduduknya besar, tentu pekerjaan pendataan juga kompleks. Potensi ketidaksesuaian pasti ada, sehingga harus terus diperbaiki,” kata Juaini saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2026 di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (15/9/2026).
Dalam kegiatan yang dihadiri unsur OPD, BPJS, PT Pos Indonesia, rumah sakit, pemerintah desa dan puskesmas itu, Juaini menyampaikan bahwa teknologi kini mulai mengambil peran dalam proses pembaruan data.
Pemanfaatan artificial intelligence atau AI disebut menjadi salah satu instrumen yang diharapkan mampu membantu mengolah serta mencocokkan data masyarakat. Ia juga menyinggung adanya rencana perubahan data desil dalam jumlah besar sebagaimana informasi dari pemerintah pusat.
Perubahan tersebut, kata dia, diharapkan dapat membuat klasifikasi data masyarakat menjadi lebih sesuai dengan kondisi terkini.
Di sisi pelayanan publik, Pemkab Lombok Timur juga sedang memperluas penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Juaini menilai identitas digital tidak sekadar menjadi pengganti dokumen fisik, tetapi dapat menjadi fondasi untuk mempercepat berbagai layanan masyarakat.
Ia mendorong setiap instansi yang berhubungan langsung dengan warga ikut mengambil bagian dalam meningkatkan aktivasi IKD.
Menurut Juaini, semakin banyak penduduk yang memiliki identitas digital, semakin kecil hambatan administrasi yang harus dihadapi ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.
“Targetnya pelayanan menjadi lebih cepat dan sederhana. Karena itu, aktivasi IKD harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Perubahan pola interaksi masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan tingginya penggunaan media sosial, keluhan terkait pelayanan publik kini dapat disampaikan secara terbuka dan cepat.
Juaini meminta aparatur tidak menganggap kritik masyarakat sebagai tekanan, melainkan sebagai masukan untuk membenahi kualitas pelayanan. Ia mengingatkan petugas tetap menjaga sikap profesional dalam menghadapi berbagai respons publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur, Parihin, menyebut perkembangan IKD di daerah tersebut terus bergerak positif.
Capaian validasi IKD yang pada Desember tahun sebelumnya masih sekitar 1,6 persen kini telah meningkat menjadi 12,22 persen. Jumlah penduduk yang telah tervalidasi pun telah melampaui 120 ribu orang.
Parihin mengatakan angka tersebut masih berpotensi meningkat karena proses validasi terus dilakukan di lapangan.
Menurutnya, perluasan IKD akan memberikan manfaat terhadap berbagai layanan digital, termasuk mendukung masyarakat ketika mengakses sistem Perlinsos Digital.
“Validasi masih berjalan. Kami terus mendorong agar cakupan masyarakat yang tervalidasi semakin luas,” tutur Parihin.
Selain mendorong transformasi digital, Dukcapil Lombok Timur juga mencatat prestasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kabupaten Lombok Timur berhasil masuk 10 besar nasional untuk capaian perekaman e-KTP.
Dukcapil Lombok Timur juga mendapat kesempatan mewakili daerah dalam agenda tingkat nasional yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas pelayanan.
Sosialisasi tersebut turut menjadi momentum pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pelayanan administrasi kependudukan selama 2026.
Penghargaan diserahkan kepada RSIA Permata Hati serta Desa Batuyang, Desa Montong Baan, Desa Pohgading Timur dan Desa Beriri Jarak.
Pemkab Lombok Timur menargetkan penguatan data dan digitalisasi administrasi berjalan beriringan. Dengan pembaruan data yang lebih aktif serta peningkatan cakupan IKD, pemerintah berharap pelayanan masyarakat dapat menjadi semakin tepat sasaran, efisien dan mudah diakses.(red)
Komentar