Fokusperistiwanews.com – TANGERANG — Rencana penyegelan lokasi usaha CV Global Jaya di Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan. Mereka meminta pemerintah daerah membuka komunikasi dengan seluruh pihak terkait agar persoalan perusahaan dapat diselesaikan secara transparan, sekaligus memberikan kejelasan mengenai nasib tenaga kerja.
Kekhawatiran tersebut disampaikan seorang narasumber berinisial D saat ditemui di lokasi perusahaan, Senin (12/10/2026). Ia mengungkapkan bahwa kelangsungan operasional tempat usaha tersebut berkaitan dengan sumber pendapatan para karyawan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurut D, para pekerja membutuhkan kepastian mengenai langkah yang akan diambil pemerintah terhadap perusahaan. Mereka berharap persoalan yang menjadi dasar rencana penyegelan dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak memunculkan ketidakpastian berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
D menyebut, persoalan administrasi maupun dugaan gangguan lingkungan perlu ditangani berdasarkan pemeriksaan yang menyeluruh. Apabila ditemukan kewajiban yang belum dipenuhi, para pekerja berharap perusahaan mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Ia menegaskan bahwa aspirasi karyawan bukanlah upaya untuk menghindari aturan. Mereka ingin agar proses penegakan ketentuan tetap berjalan dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial yang berpotensi muncul apabila kegiatan usaha dihentikan.
Persoalan Kompensasi Warga Ikut Disorot
Selain persoalan pekerjaan, D menyampaikan keterangan mengenai program sosial yang diklaim telah dijalankan CV Global Jaya untuk masyarakat di sekitar lokasi usaha. Menurutnya, kegiatan tersebut mencakup pemberian kompensasi kepada warga serta penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
D juga mengungkap persoalan terkait penyaluran kompensasi pada September 2026. Ia mengatakan perusahaan ketika itu menunjuk seseorang berinisial A untuk bertugas sebagai koordinator penyaluran bantuan.
Dalam keterangannya, D menduga terdapat penyalahgunaan dana sebesar Rp10 juta yang berkaitan dengan proses tersebut. Namun, dugaan itu belum terverifikasi secara independen sehingga diperlukan keterangan dari pihak berinisial A, manajemen perusahaan, dan pihak lain yang mengetahui penyaluran dana tersebut.
Klarifikasi dibutuhkan untuk memastikan kronologi kejadian, penggunaan dana, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Tanpa bukti dan pemeriksaan yang memadai, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
D menyebut mekanisme penyaluran kompensasi kemudian dialihkan kepada koordinator berbeda. Ia mengatakan bantuan yang saat ini diterima warga setiap bulan berupa beras seberat 5 kilogram dan uang tunai Rp200 ribu.
Ia turut menyampaikan bahwa dokumentasi kegiatan sosial perusahaan tersedia untuk mendukung penjelasan kepada pihak terkait. Meski demikian, informasi mengenai pelaksanaan program tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Berharap Pemerintah Fasilitasi Penyelesaian
Para karyawan meminta Pemerintah Kota Tangerang, DPRD, Satpol PP, serta instansi terkait membuka ruang dialog yang melibatkan pihak perusahaan, perwakilan pekerja, dan masyarakat. Mereka berharap seluruh pihak dapat menyampaikan keterangan sehingga persoalan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang.
Bagi para pekerja, pemeriksaan yang objektif dan komunikasi yang terbuka merupakan langkah penting untuk mendapatkan kejelasan. Mereka ingin keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kendati demikian, bantuan sosial dan penyerapan tenaga kerja tidak menghapus kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan perizinan, pengelolaan lingkungan, maupun peraturan lain yang berlaku. Persoalan tersebut tetap harus diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang relevan.
D mengatakan para karyawan juga berencana menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rencana itu ditujukan untuk meminta perhatian terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi yang dapat terjadi apabila kegiatan usaha tidak lagi berjalan.
Para pekerja berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai penyelesaian persoalan CV Global Jaya. Mereka menginginkan agar proses penanganan tetap mengutamakan kepatuhan terhadap aturan, sembari mempertimbangkan dampak keputusan terhadap penghidupan karyawan dan keluarga mereka.(red)
Komentar