Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR – Target pemerataan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi pekerjaan besar. Dari 254 desa dan kelurahan, baru sebagian gerai yang memasuki tahap pengerjaan, sementara 127 titik lainnya belum dibangun.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini menempatkan persoalan lahan sebagai salah satu pekerjaan yang harus segera dituntaskan. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kodim 1615 Lombok Timur di Aula Kodim 1615, Senin (7/9/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginginkan tidak ada desa yang tertinggal dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta pemerintah desa bergerak aktif mencari lokasi yang memenuhi ketentuan dan tidak sekadar menunggu solusi dari pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pembangunan KDKMP merupakan kesempatan strategis untuk menghadirkan fasilitas yang nantinya dapat menjadi aset dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, setiap kendala di tingkat desa perlu segera diurai.
“Persoalan lahan harus kita carikan jalan keluarnya bersama. Semua desa dan kelurahan harus berupaya agar pembangunan KDKMP dapat terlaksana,” kata Haerul.
Dari keseluruhan target, sebanyak 26 gerai telah menyelesaikan pembangunan. Sebanyak 101 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda.
Sementara itu, 127 gerai belum dibangun. Jumlah tersebut setara dengan sekitar separuh dari keseluruhan sasaran pembangunan KDKMP di Lombok Timur.
Tidak tersedianya lahan yang sesuai menjadi salah satu penyebab utama. Selain soal kepemilikan, lokasi yang tersedia di sejumlah desa juga dinilai kurang strategis sehingga belum memenuhi kebutuhan pembangunan gerai.
Untuk membuka jalan bagi pembangunan, pemerintah daerah menawarkan empat alternatif pemanfaatan lahan. Desa dapat menggunakan tanah pecatu, melakukan tukar guling apabila lokasi tersebut tidak mendukung, memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, maupun mengusulkan penggunaan lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Haerul meminta kepala desa dan penjabat kepala desa membangun komunikasi dengan masyarakat saat opsi lahan perlu disesuaikan. Ia menilai pendekatan di tingkat desa menjadi penting agar penyelesaian persoalan tidak menimbulkan konflik baru.
Sementara itu, Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah membeberkan perkembangan pembangunan di lapangan. Ia menegaskan bahwa belum selesainya sejumlah gerai bukan berarti seluruhnya mengalami persoalan atau mangkrak.
Berdasarkan data tahap kedua, sebanyak 26 titik telah mencapai progres 100 persen. Kemudian 15 titik berada pada rentang 91–99 persen, 20 titik mencapai 81–90 persen, sedangkan 68 titik masih berada pada capaian 71 persen ke bawah.
Kodim juga menyampaikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan menopang operasional gerai. Fasilitas yang disiapkan mencakup truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir berikut aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas, serta kipas angin.
Distribusi perlengkapan tersebut belum dilakukan sekaligus. Pengiriman dari pemerintah pusat berlangsung secara bertahap sehingga setiap gerai menerima sarana sesuai tahapan distribusi.
Dalam perjalanan pembangunan, beberapa persoalan terkait lahan sempat muncul. Kodim mencatat adanya klaim kepemilikan oleh ahli waris dan keberatan warga terhadap penggunaan lahan yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga.
Hadiyansyah mengatakan kedua persoalan tersebut telah ditangani melalui proses mediasi dan berhasil diselesaikan.
Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, serta kepala desa dan lurah se-Lombok Timur itu kemudian menjadi forum untuk menginventarisasi persoalan setiap wilayah.
Pemkab Lombok Timur berharap penyelesaian masalah lahan dapat segera mempercepat pembangunan 127 gerai yang masih tertunda. Dengan demikian, keberadaan KDKMP diharapkan dapat tersebar lebih merata dan tidak menciptakan kesenjangan fasilitas antardesa dan kelurahan.(red)
Komentar