Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dengan menata kembali pola pendampingan keluarga berisiko. Penguatan dilakukan agar intervensi yang diberikan tidak berjalan terpisah, melainkan terhubung dari tingkat kabupaten hingga keluarga penerima manfaat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Genting di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (1/9/2026). Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S).
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah mengevaluasi pembagian wilayah binaan sekaligus memperjelas pola tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra. Wilayah binaan yang telah ditetapkan melalui keputusan bupati diharapkan menjadi dasar bagi setiap pihak untuk mengetahui sasaran dan persoalan yang harus ditangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Bupati menilai penetapan penanggung jawab atau person in charge (PIC) di setiap wilayah menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. PIC diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi memahami perkembangan keluarga sasaran dan mampu menghubungkan kebutuhan mereka dengan instansi atau pihak yang dapat memberikan intervensi.
Pola tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan komunikasi. Pergantian petugas atau perwakilan OPD dalam sebuah kegiatan tidak boleh membuat informasi mengenai keluarga sasaran hilang atau terputus.
Penguatan kapasitas kader turut menjadi perhatian. Para kader didorong menguasai keterampilan praktis, mulai dari menyampaikan edukasi kepada keluarga, melakukan pencatatan hingga memantau kondisi sasaran secara berkala.
Selain itu, pemerintah daerah menilai keberlangsungan pendampingan sangat bergantung pada dukungan operasional. Ketersediaan logistik, insentif dan koordinasi rutin di wilayah perlu dipastikan agar program dapat berjalan secara konsisten.
Pendekatan Genting mencakup intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga. Untuk persoalan pemenuhan gizi, dukungan diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun melalui makanan tambahan maupun bahan pangan yang kaya protein hewani.
Sementara itu, keluarga yang menghadapi persoalan lingkungan dapat memperoleh dukungan berupa akses air bersih, jamban sehat hingga rumah layak huni. Intervensi juga dapat berkaitan dengan infrastruktur yang membantu meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat.
Pendampingan disertai edukasi serta pemantauan tumbuh kembang anak. Cara tersebut ditempuh agar keluarga tidak hanya menerima bantuan, tetapi memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Edwin menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Seluruh unsur harus menggabungkan perannya agar intervensi yang diberikan tidak tumpang tindih dan kebutuhan keluarga dapat ditangani secara lebih cepat.
“Pertemuan ini untuk membangun sistem kerja. Intervensi spesifik dan sensitif yang diperlukan harus disampaikan kepada mitra-mitra Genting,” tegasnya.
Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Provinsi NTB Lalu Makripuddin menyebut Lombok Timur memiliki posisi penting dalam agenda percepatan pencegahan dan penurunan stunting di NTB.
Menurutnya, berbagai inovasi yang dikembangkan daerah menunjukkan adanya komitmen dalam menangani persoalan stunting. Namun, pelaksanaan program tetap perlu didukung dengan data yang akurat sehingga perkembangan di lapangan dapat terbaca dengan baik.
Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian pencatatan realisasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) antara aplikasi dengan laporan Dinas P3AKB Lombok Timur. Persoalan tersebut diminta segera ditindaklanjuti agar data yang diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai dengan kondisi aktual.
Di sisi lain, capaian Program Genting di Lombok Timur telah mencapai sekitar 81 persen. Capaian itu masih akan terus digenjot, dengan perhatian pada ketepatan penerima sekaligus memastikan bantuan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur Muksin mengatakan program tersebut menyasar keluarga berisiko stunting (KRS), termasuk ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan anak yang mengalami stunting.
Berdasarkan sasaran yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN, terdapat 14.106 keluarga berisiko stunting di Lombok Timur. Dari jumlah itu, 11.610 keluarga telah terintegrasi dalam program.
Intervensi yang telah berjalan terdiri atas berbagai bentuk. Sebanyak 9.627 keluarga telah mendapatkan edukasi, sementara intervensi nutrisi diberikan kepada 1.574 keluarga.
Untuk kebutuhan dasar lingkungan, sebanyak 394 keluarga memperoleh intervensi air bersih. Kemudian 14 keluarga mendapatkan dukungan jamban sehat dan satu keluarga memperoleh bantuan rumah layak huni.
Pemerintah daerah menilai angka-angka tersebut tidak boleh berhenti sebagai laporan capaian. Setiap bantuan harus dipastikan sampai kepada sasaran dan memberikan perubahan terhadap kondisi keluarga.
Karena itu, aspek perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam pendampingan. Keluarga diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi, pola asuh, kebersihan lingkungan serta pemantauan tumbuh kembang anak.
Rapat koordinasi ini turut melibatkan camat, UPTD P3AKB, kepala puskesmas, BUMN, BUMD, sektor swasta, LSM, komunitas, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi, termasuk Satgas Pendamping Keluarga, PKB, PLKB dan Tim Pendamping Keluarga.
Melalui pembagian wilayah yang lebih jelas, penguatan penanggung jawab, peningkatan kompetensi kader dan pembenahan data, Pemkab Lombok Timur menargetkan Program Genting mampu bekerja lebih efektif dalam menjangkau keluarga rentan dan mempercepat upaya pencegahan stunting di daerah.(red)
Komentar