Fokus peristiwa News.Com| ROKAN HILIR
Ketua Cabang Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Rokan Hilir, Ramdani Darma, mengapresiasi langkah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hilir yang mengalihkan rencana aksi unjuk rasa menjadi audiensi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir dan perwakilan enam desa yang akan melaksanakan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Tahap I.
Ramdani menilai keputusan tersebut sebagai langkah konkret, cerdas, dan brilian dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur dialog, sekaligus menjaga situasi daerah tetap kondusif di tengah berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, HMI Cabang Rokan Hilir berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 19 Oktober 2026, di Mess Pemerintah Daerah (Pemda). Aksi tersebut direncanakan untuk menyuarakan persoalan penundaan pelaksanaan Pilpeng Tahap I di enam desa.
Namun, rencana tersebut kemudian dialihkan menjadi audiensi bersama Sekda Kabupaten Rokan Hilir dan perwakilan masyarakat dari enam desa terkait.
Menurut Ramdani, langkah tersebut mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan secara kritis dan terbuka tanpa mengesampingkan pentingnya komunikasi, dialog, serta stabilitas daerah.
“SEMMI Cabang Rokan Hilir memandang langkah yang diambil HMI ini sebagai langkah konkret yang amat brilian. Ketika substansi persoalan dapat disampaikan dan dibahas melalui audiensi dengan kepala dingin, maka itu merupakan cara yang baik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Ramdani Darma.
Ia juga mengapresiasi inisiatif Sekda Kabupaten Rokan Hilir yang membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan perwakilan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi merupakan bagian penting dari upaya membangun komunikasi yang sehat dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Utamakan Dialog, Aspirasi Tetap Harus Ditindaklanjuti
Ramdani menegaskan bahwa penyampaian pendapat dan kontrol sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah sekaligus memastikan kepentingan masyarakat mendapat perhatian.
Namun, ia menilai bahwa keberhasilan penyampaian aspirasi tidak semata-mata diukur dari pelaksanaan aksi di jalan, melainkan juga dari sejauh mana persoalan yang disuarakan memperoleh respons dan tindak lanjut yang jelas.
“Sepanjang substansi penyampaian pendapat dan kontrol sosial bisa diselesaikan melalui dialog yang baik, maka tujuan dari penyampaian aspirasi tersebut telah sampai pada tempatnya. Yang terpenting, persoalan masyarakat mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia berharap audiensi tersebut menjadi ruang komunikasi yang produktif untuk membahas persoalan penundaan Pilpeng Tahap I di enam desa, sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai tahapan, kepastian pelaksanaan, dan tindak lanjut penyelenggaraan pemilihan tersebut.
Menurutnya, dialog yang baik harus diikuti dengan langkah konkret dan penjelasan yang transparan agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas pertemuan, tetapi menghasilkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ajak Semua Elemen Bersinergi Tangani Persoalan Banjir
Di sisi lain, Ramdani mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga tengah menghadapi tantangan penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius, kerja sama lintas sektor, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai persoalan banjir perlu ditangani secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan, sedimentasi, serta fungsi saluran drainase dan aliran air.
Menurutnya, upaya penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kapasitas masing-masing.
“Kita memahami bahwa hari ini pemerintah daerah sedang menghadapi pekerjaan besar dalam mengatasi persoalan banjir. Kita tentu tidak ingin banjir kembali memburuk seperti yang pernah melanda Rokan Hilir dua tahun lalu. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing,” ungkapnya.
Ia berharap suasana daerah yang kondusif dapat mendukung koordinasi dan pelaksanaan berbagai upaya penanganan persoalan masyarakat, tanpa mengurangi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Mahasiswa Tetap Kritis, Dialog Menjadi Jalan Solusi
Ramdani menegaskan, apresiasi SEMMI Cabang Rokan Hilir terhadap langkah HMI bukan berarti mengurangi pentingnya fungsi mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial. Sebaliknya, ia memandang pendekatan dialogis sebagai salah satu instrumen demokrasi yang dapat berjalan beriringan dengan sikap kritis, keberanian menyampaikan aspirasi, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Baginya, menjaga kondusivitas daerah bukan berarti membungkam kritik, melainkan memastikan setiap aspirasi dapat disampaikan secara bertanggung jawab dan memperoleh ruang penyelesaian yang tepat.
Ia berharap langkah HMI Cabang Rokan Hilir dapat menjadi contoh bahwa perjuangan aspirasi masyarakat melalui dialog tetap dapat dilakukan secara tegas, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Langkah HMI yang menjembatani perwakilan enam desa dengan Sekda melalui audiensi merupakan upaya positif dalam menjaga kondusivitas daerah. Kita berharap persoalan Pilpeng ini mendapatkan kejelasan dan solusi, sementara pemerintah juga dapat terus fokus menangani persoalan banjir dan menjalankan pembangunan daerah,” tutup Ramdani Darma.
Komentar