Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memperkuat strategi pengembangan ekonomi masyarakat dengan mengandalkan potensi lokal dan sektor usaha produktif. UMKM, komoditas pertanian, serta pemberdayaan desa dipandang memiliki ruang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan daerahnya memiliki sumber daya yang lengkap. Selain pertanian yang tersebar luas, Lombok Timur juga memiliki potensi perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kelautan. Kondisi itu menjadi salah satu penopang berkembangnya aktivitas UMKM di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Haerul ketika membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB 2026 di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, banyaknya pelaku UMKM harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas usaha. Ia mendorong pelaku usaha mulai berorientasi pada kualitas dan nilai tambah, bukan semata-mata mengejar peningkatan jumlah produksi.
Pemkab Lombok Timur sebelumnya telah mengalokasikan dukungan permodalan sebesar Rp20 miliar pada 2025. Bantuan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis.
Meski demikian, Bupati menilai akses modal saja belum cukup. Pelaku UMKM juga perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan, menyusun perencanaan usaha, memahami biaya produksi, serta membaca kebutuhan pasar.
“Produk yang bagus harus didukung pengelolaan usaha yang bagus. Jangan sampai hasil produksi sudah baik, tetapi manajemen dan pemasarannya belum siap,” ujar Haerul.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti peluang besar komoditas porang. Lombok Timur memiliki fasilitas pengolahan porang dengan kapasitas besar yang dapat memproses bahan baku segar menjadi tepung maupun produk turunan lainnya.
Menurut Haerul, proses pengolahan tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Rantai usaha pun dapat diperluas, mulai dari petani, penyedia bahan baku, pengolah hingga pemasaran.
Peluang pasar luar negeri juga tengah dibidik. Pemkab Lombok Timur sedang mempersiapkan ekspor perdana tepung porang ke Tiongkok. Sejumlah tahapan administrasi dan persyaratan karantina masih dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Bagi pemerintah daerah, langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan ekspor satu komoditas. Ekspansi porang diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana hasil bumi daerah dikembangkan melalui proses hilirisasi agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Di tingkat provinsi, penguatan ekonomi desa juga mendapat perhatian melalui program Desa Berdaya. Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen menyampaikan bahwa Lombok Timur memperoleh fasilitasi cukup besar pada pelaksanaan program 2026.
Terdapat tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik yang masuk dalam program tersebut. Bantuan dana diberikan langsung kepada masyarakat dengan arah penggunaan untuk kegiatan yang bersifat produktif.
Iskandar menegaskan, pengelolaan dana harus disertai pendampingan agar manfaat program dapat berlangsung dalam jangka panjang. Sebanyak 144 pendamping disiapkan untuk membantu keluarga penerima manfaat, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha.
Pendampingan itu diharapkan mampu mendorong UMKM desa tumbuh lebih terarah dan memiliki peluang untuk memperluas pasar, termasuk menuju pasar ekspor.
Program pemberdayaan tersebut juga dikaitkan dengan agenda pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Iskandar menyebut tingkat kemiskinan absolut NTB saat ini berada di angka 11,17 persen atau sekitar 624 ribu jiwa. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTB yang tercatat sebesar 7,4 persen dinilai masih banyak bergantung pada sektor pertambangan. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong penguatan sektor ekonomi lain yang memiliki keterlibatan masyarakat lebih luas.
Sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM menjadi bagian dari arah transformasi ekonomi yang didorong melalui RPJMD NTB.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyatakan dukungan terhadap penguatan UMKM dan ekonomi desa. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga diperlukan agar program pemberdayaan tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi sesaat.
BI juga menaruh perhatian pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan. Literasi finansial dinilai penting agar pelaku usaha mampu mengelola modal dan pendapatan secara lebih terukur.
Forum KSSK NTB 2026 yang mengangkat tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya” turut dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Pajak NTB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, Otoritas Jasa Keuangan NTB, Lembaga Penjamin Simpanan II Surabaya, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan plakat secara simbolis kepada Sekda Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Lombok Timur, serta perwakilan UMKM Desa Berdaya Lendang Nangka dan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.
Penguatan pembiayaan, literasi keuangan, pemberdayaan desa, dan pengolahan komoditas dinilai menjadi rangkaian penting untuk membangun ekosistem usaha yang lebih kuat. Dengan langkah tersebut, produk masyarakat Lombok Timur diharapkan memiliki daya saing lebih luas, dari pasar daerah hingga pasar internasional.(red)
Komentar