Fokusperistiwanews.com – LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama Lombok Barat dan Sumbawa Barat memperkuat komitmen menjaga ketersediaan pangan melalui kesepakatan kerja sama antardaerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), menyusul kenaikan inflasi tahunan yang mencapai 4,18 persen pada September 2026.
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB, Rabu (21/10/2026), di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, hadir dalam kegiatan itu untuk mewakili Bupati. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan strategi pemenuhan kebutuhan pangan, memperkuat distribusi komoditas, serta mengoptimalkan potensi produksi di masing-masing wilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan mengusung tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”, GPIPS diarahkan untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh. Upaya ini tidak hanya menyasar kestabilan harga di tingkat konsumen, tetapi juga mencakup peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian.
Dalam arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal yang disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Lalu Moh. Faozal, sektor pertanian disebut memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, potensi yang dimiliki NTB perlu diperkuat dengan koordinasi lintas wilayah dan langkah antisipasi terhadap perubahan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB pada September 2026 tercatat sebesar 0,36 persen secara bulanan, 2,72 persen secara tahun kalender, dan 4,18 persen secara tahunan. Angka tahunan tersebut melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 3,28 persen.
Tekanan harga di NTB meningkat dalam tiga bulan terakhir. Inflasi tahunan yang tercatat 3,01 persen pada Juli naik menjadi 4,03 persen pada Agustus, kemudian mencapai 4,18 persen pada September. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan tersebut.
Menghadapi kondisi itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan kemampuan mendeteksi gangguan pasokan sebelum berdampak pada harga pasar. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta memetakan wilayah yang mengalami surplus maupun kekurangan komoditas, terutama cabai rawit, daging ayam, telur, dan bawang merah.
Pemerintah juga memperkuat pemantauan harga berkala dan koordinasi dengan Perum Bulog serta para pelaku usaha. Kerja sama pasokan telur dengan Pemerintah Kota Bima menjadi salah satu langkah yang telah dilakukan Pemprov NTB untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas pangan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menjelaskan bahwa GPIPS merupakan gerakan daerah yang mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pelaksanaannya berfokus pada empat aspek, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Menurut Hario, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan menyeluruh dan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi harga di pasar. Peningkatan produktivitas di sektor pertanian serta percepatan hilirisasi diperlukan untuk memperkuat rantai pasok dan memastikan hasil produksi memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
Untuk menunjang upaya tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda prioritas, yakni memperkuat produksi dan pemanfaatan pangan lokal, mengembangkan pertanian yang adaptif terhadap cuaca, memperluas kerja sama antardaerah dan hilirisasi, serta mengintegrasikan tata kelola pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Pemprov NTB juga menegaskan bahwa penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara–Papua perlu diiringi hasil nyata bagi masyarakat. Keberhasilan pengendalian inflasi bukan semata-mata diukur dari prestasi kelembagaan, melainkan dari terjaganya harga kebutuhan pokok dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para kepala daerah se-NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kepala BPS Provinsi NTB. Melalui kerja sama antardaerah dan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap potensi pangan lokal dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di NTB.(red)
Komentar